AfDB dan Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengembangkan Nusantara sebagai kota hutan netral karbon

AfDB dan Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengembangkan Nusantara sebagai kota hutan netral karbon

Asian Development Lender (AfDB) dan Nusantara Countrywide Capital Authority (NNCA) telah menandatangani Nota Kesepahaman yang membuka jalan untuk kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan Nusantara sebagai kota karbon netral hutan.

Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini di sela-sela Pertemuan Tahunan ke-56 AfDB antara Ketua NNCA Bambang Susantono dan Wakil Presiden AfDB untuk Asia Timur, Asia Selatan Tenggara dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.

Sebagai bagian dari MoU, AfDB dan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa ibu kota baru Nusantara yang direncanakan dirancang dengan baik dengan pengurangan dampak lingkungan dan tujuan untuk menjadi nol bersih pada tahun 2045. MoU tersebut lebih lanjut menegaskan kerjasama tersebut upaya AfDB dan Pemerintah Indonesia akan memobilisasi pendanaan dari fasilitas pembiayaan iklim prospektif dan kemitraan publik-swasta untuk mendorong pembangunan Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan.

“Nusantara menawarkan kesempatan unik untuk memanfaatkan praktik terbaik internasional dalam perencanaan kota, pembangunan, dan pembiayaan,” kata Bapak Saeed. “AfDB dengan senang hati mendukung NNCA dalam mengembangkan rencana yang efektif untuk mewujudkan visinya tentang kota hutan yang cerdas dan netral karbon.”

“Nusantara terus memantapkan langkahnya untuk menjadi ibu kota hutan lestari pertama di dunia, serta kota netral karbon pertama di Indonesia pada tahun 2045,” kata Bapak Susantono. “Bermitra dengan lembaga internasional seperti AfDB membantu Nusantara berkontribusi pada agenda international untuk memerangi perubahan iklim, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

NNCA didirikan pada Maret 2022 dan merupakan lembaga setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Otoritas bertanggung jawab untuk merencanakan dan membangun ibu kota baru dan mengawasi transisi pemerintah ke kota baru dan akhirnya menjadi pengelolanya.

READ  Kenaikan Tarif Ojek On-line – Indonesia Expat

Written By
More from Faisal Hadi
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *