APBN akan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan pada 2023 (menteri)

APBN akan menjadi instrumen pengentasan kemiskinan pada 2023 (menteri)

Upaya kami untuk mengidentifikasi masyarakat miskin melalui Survei Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) akan memastikan bahwa semua instrumen APBN lebih fokus pada kelompok miskin.

Jakarta (ANTARA) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia tahun depan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Upaya identifikasi masyarakat miskin melalui Survei Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) akan memastikan semua instrumen APBN akan lebih fokus pada kelompok miskin,” katanya, Kamis di Jakarta.

Instrumen APBN akan semakin exceptional dalam mengurangi angka kemiskinan karena membaiknya data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan survei Regsosek, ujarnya.

Menurut dia, perbaikan info tersebut akan membantu pemerintah lebih akurat dalam menyalurkan bantuan sosial, dana desa, dan dana alokasi khusus non fisik kepada masyarakat.

Selain itu, upaya penurunan angka kemiskinan juga menjadi tanggung jawab dan goal seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, kata Menkeu.

Berita Terkait: Kementerian Atasi Kemiskinan Ekstrem Melalui System Pemberdayaan

“Jika kita mengambil langkah yang sama, kita berharap dia bisa mengurangi (angka kemiskinan) secara lebih sistematis dan bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mencatat jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 7,5-8,5% dari jumlah penduduk, berdasarkan indikator pembangunan pada 2023.

Kacaribu optimistis focus on tersebut akan tercapai jika didukung oleh kebijakan yang kuat, termasuk perlindungan sosial, seperti Plan Keluarga Harapan (PHK) dan bantuan sosial.

Namun, komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan itu bukan jangka pendek tetapi jangka panjang karena pemerintah perlu membangun ketahanan masyarakat, tambahnya.

“Tentu ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang erat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah,” ujarnya.

READ  Indonesia akan melewatkan target pengangkatan minyak dan gasoline 2022, kata regulator

Berita Terkait: Pentingnya Peran TKPK dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem: Kementerian

Written By
More from Faisal Hadi
Waktu Petualangan – Eos
Setiap jumlah eo adalah untuk Anda, penjelajah. Apakah Anda sedang mengikat helikopter...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *