DOF menolak plafon rasio utang terhadap PDB

Elijah Felice Rosales – Bintang Filipina

7 September 2021 | 00h00

MANILA, Filipina – Departemen Keuangan (DOF) menentang usulan untuk mengenakan pagu utang sebesar 50% dari produk domestik bruto (PDB), memperingatkan bahwa hal itu dapat menghambat pengeluaran untuk upaya stimulus pada saat krisis.

Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan kemarin bahwa DOF melihat tidak perlunya legislator untuk membuat undang-undang tentang pagu utang karena pemerintah dapat dicegah dari mencari pendanaan pada saat krisis.

“Saya tidak berpikir bahwa pada titik ini perlu untuk menutup utang dan kami membuat negara ini sangat kaku,” kata Dominguez saat dengar pendapat di DPR kemarin.

“Saya pikir yang penting adalah Kongres sudah memiliki kekuatan, ketika meninjau anggaran, untuk menetapkan pagu utang. Pada dasarnya menentukan financial debt ceiling adalah menentukan berapa banyak yang telah kita keluarkan,” imbuhnya.

RUU 4538 atau Undang-Undang Pembatasan Utang Pemerintah, yang disusun oleh Wakil Presiden Vilma Santos-Recto, bermaksud untuk membatasi utang negara hingga 50% dari PDB. Saat mengajukan tagihan, dia mengatakan membiarkan utang membengkak bisa merugikan anggaran.

Pemerintah menambahkan 1,81 triliun peso ke tumpukan utang tujuh bulan setelah awal tahun, membawa utang ke rekor tertinggi baru 11,61 triliun peso pada akhir Juli.

Stok utang mencapai 60,4% dari PDB pada paruh pertama tahun ini, melebihi ambang batas 60% yang direkomendasikan oleh masyarakat internasional, termasuk pemberi pinjaman multilateral.

Berdasarkan perkiraan Kantor Perbendaharaan, utang akan meningkat menjadi 11,730 miliar peso pada akhir tahun 2021 dan meningkat lebih dari 14% menjadi 13,410 miliar peso pada tahun 2022.

Menentang pagu utang, Dominguez mengutip kasus Indonesia ketika mengesahkan undang-undang darurat tahun lalu yang membatalkan pagu defisit 3% dari PDB untuk meningkatkan pengeluaran untuk utang. Jakarta, pada bagiannya, berencana untuk membawa defisit anggarannya ke batas hukum pada tahun 2023.

READ  Pemerintah Indonesia, DPR bergerak mendekati pembicaraan tentang undang-undang perpajakan baru

“Saat pandemi melanda, (Indonesia) membuangnya. Apa gunanya memiliki satu ketika Anda benar-benar akan melanggar hukum, Anda hanya membuang hukum? kata Dominguez.

Pada bulan Juli, pemerintah melipatgandakan pinjamannya menjadi 337,14 miliar peso, dari 134,53 miliar peso tahun lalu, berkat peningkatan tiga digit dalam pembiayaan domestik dan eksternal.

Hingga akhir Juli, pemerintah telah meminjam full 2,27 triliun peso, atau hampir 74 persen dari 3,07 triliun peso yang diprogramkan untuk tahun ini.

Written By
More from Faisal Hadi
Fenomena Langit November 2020: Ada asteroid di hujan meteor Leonid
KOMPAS.com – Seperti biasa, fenomena- fenomena langit tidak akan ada habisnya dan...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *