India memperpanjang larangan penerbangan internasional terjadwal hingga 31 Agustus

NEW DELHI : Pemerintah India telah memperpanjang larangan penerbangan komersial internasional hingga 31 Agustus, Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil (DGAC) mengumumkan dalam surat edaran pada hari Jumat. Larangan penerbangan luar negeri terjadwal akan berakhir pada 31 Juli setelah jeda 16 bulan.

Penerbangan kargo khusus, penerbangan di bawah perjanjian gelembung udara bilateral dengan beberapa negara akan terus beroperasi, kata pengawas penerbangan sipil.

Gelembung udara bilateral adalah mekanisme untuk melanjutkan penerbangan antara India dan negara lain dengan prasyarat selama pandemi.

India saat ini memiliki perjanjian bilateral gelembung udara dengan sekitar 28 negara, termasuk Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Kanada, Ethiopia, Prancis, Jerman, Irak, Jepang, Kenya, Kuwait, Maladewa, Nepal, Belanda, Nigeria, Oman, Qatar, Rwanda , Seychelles, Tanzania, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Uzbekistan, dan Amerika Serikat.

Namun, beberapa negara termasuk Australia, Bangladesh, Kanada, Prancis, Jerman, Hong Kong, Indonesia, Iran, Italia, Kuwait, Selandia Baru, Oman, Arab Saudi, Singapura, dan Uni Emirat Arab pada April melarang perjalanan ke dan dari India karena peningkatan infeksi setelah gelombang kedua covid-19 di negara itu. Beberapa negara ini telah mencabut pembatasan perjalanan ini ke dan dari India.

Jumlah infeksi covid-19 aktif telah turun tajam sejak Maret-Mei, yang menyebabkan peningkatan bertahap dalam lalu lintas domestik.

Perusahaan konsultan penerbangan Capa India memperkirakan sekitar 80 juta penumpang udara domestik dan 16 juta penumpang udara internasional pada TA 22, dibandingkan dengan 53 juta penumpang domestik dan 10 juta penumpang internasional pada TA 21.

Namun, angka ini jauh lebih rendah dari angka tahun lalu, ketika penumpang udara domestik India mencapai 138 juta pada tahun fiskal 20, sementara penumpang internasional naik menjadi 67 juta pada tahun fiskal 20. periode yang sama.

READ  Diperlukan 'Kebijakan Pengakuan' untuk Kemajuan Papua - Opini

Untuk berlangganan Buletin mint

* Masukkan alamat email yang valid

* Terima kasih telah berlangganan buletin kami.

Jangan pernah melewatkan sebuah cerita! Tetap terhubung dan terinformasi dengan Mint. Unduh aplikasi kami sekarang !!

Written By
More from
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengisyaratkan hubungan yang lebih kuat dengan Indonesia dalam hal keamanan dan iklim
Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali komitmen empat tahun sebesar A$470 juta ($338,49...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *