Wakil Presiden Jusuf Kalla, atau JK, mengungkapkan pendapatnya tentang film dokumenter berjudul “Dirty Vote” yang baru-baru ini dirilis. Film tersebut mengungkapkan hanya 25 persen dari dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2024.
Meskipun JK menghargai fakta dan data yang diperlihatkan dalam film tersebut, ia merasa bahwa data yang diungkapkan masih terlalu sedikit dan belum mencakup semua bentuk dugaan kecurangan yang ada. Dalam pandangannya, film tersebut masih belum mengungkapkan dugaan kecurangan yang terjadi di tingkat daerah dan desa, seperti keterlibatan aparat negara dan penyalahgunaan bantuan sosial.
Namun, JK juga melihat film “Dirty Vote” sebagai bukti bahwa pemilihan yang tidak adil hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak dapat diandalkan. Ia percaya bahwa film tersebut dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam proses pemilu.
Film “Dirty Vote” disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan menampilkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang hukum dan sangat berkompeten dalam menilai dan mengungkapkan dugaan kecurangan dalam pemilu.
“Dirty Vote” bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Film ini diharapkan dapat memicu diskusi yang lebih luas serta memotivasi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak kecurangan tersebut.
Sebagai wakil presiden, JK berpendapat bahwa film ini merupakan kontribusi penting dalam upaya pembenahan sistem pemilihan di Indonesia. Meskipun masih terdapat kelemahan dan kerentanan sistem, ia yakin bahwa langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan di masa yang akan datang.
Film ini sudah mendapat banyak perhatian dan respon positif dari masyarakat. Di era digital seperti sekarang ini, isu kecurangan pemilu menjadi semakin penting dan harus dihadapi dengan serius. Film ini diharapkan menjadi salah satu langkah awal dalam mengatasi masalah tersebut.
JK mengajak semua pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Dengan bersama-sama bekerja, diharapkan pemilu di Indonesia dapat menjadi contoh yang baik bagi negara-negara lainnya dalam hal transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
