Orientasi kebijakan perpajakan 2024 dioptimalkan berkat sistem perpajakan dasar: menteri

Orientasi kebijakan perpajakan 2024 dioptimalkan berkat sistem perpajakan dasar: menteri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan arah kebijakan perpajakan 2024 akan dioptimalkan melalui sistem perpajakan dasar.

“Pedoman kebijakan untuk mengoptimalkan perpajakan pada tahun 2024 dilakukan dengan menjaga efisiensi pelaksanaan reformasi perpajakan melalui penerapan sistem dasar perpajakan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa. .

Hal itu disampaikannya menanggapi pandangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Kebijakan Pokok Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2024 tentang pentingnya mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan tetap menjaga kesinambungan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Menkeu menjelaskan bahwa sistem perpajakan dasar mendorong perubahan di berbagai aspek perpajakan.

Pemerintah akan menjaga sistem perpajakan agar lebih adil, sehat, dan berkelanjutan, serta berpihak pada masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menkeu menegaskan penerapan sistem dasar perpajakan juga akan dibarengi dengan penguatan administrasi untuk optimalisasi orientasi kebijakan perpajakan tahun 2024.

Penguatan administrasi yang direncanakan meliputi penguatan proses operasional, regulasi, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi.

Pemerintah juga terus berupaya memperluas basis pajak sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan Program Keterbukaan Sukarela (PPS) dan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu dari NPWP.

Selain itu, pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan untuk mempercepat transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

Pemerintah juga akan mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Upaya peningkatan PNBP akan terus dilakukan melalui perbaikan regulasi, perbaikan pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan inovasi pelayanan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Bendahara negara menjelaskan, upaya optimalisasi arah kebijakan fiskal 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan reformasi fiskal secara holistik.

READ  Indonesia menyita kapal tanker yang mengibarkan bendera Iran dan Panama atas dugaan transfer minyak ilegal, Strength News, ET EnergyWorld

Berita Terkait: Defisit anggaran 2022 sebesar 2,38% dari PDB, lebih rendah dari perkiraan
Berita Terkait: Pendapatan Instansi Pemerintah Meningkat Dongkrak PNBP 2022

Diterjemahkan oleh: Imamatul Silfia, Cindy Frishanti Octavia
Penerbit : Rahmad Nasution
HAK CIPTA © ANTARA 2023

Written By
More from Faisal Hadi
BCA menggugat nasabah di Surabaya, simpanan Rp 5,4 miliar diklaim tidak bisa ditarik
SURABAYA, KOMPAS.com – Anna Suryanti mengajukan pengaduan untuk kedua kalinya di Pengadilan...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *