Raja Malaysia menolak lamaran darurat Muhyiddin

Jakarta, CNBC Indonesia – Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Abdullah, menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengumumkan keadaan darurat pandemi Covid-19 karena dirasa tidak perlu.

Langkah itu menjadi pukulan besar bagi Muhyiddin, yang menghadapi tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan pertikaian dalam koalisinya yang berkuasa.

Anwar dan kritikus lainnya mengkritik proposal Muhyiddin, termasuk penangguhan parlemen, ketika perdana menteri mencoba untuk tetap berkuasa dengan menghindari pertarungan di parlemen untuk mendapatkan dukungan yang dia perintahkan.


Istana mengatakan Muhyiddin telah menyerukan aturan darurat untuk menangani pandemi virus corona, tetapi pemerintah mengatakan pihaknya menangani krisis dengan baik.

Malaysia mengalami peningkatan kasus harian, lonjakan harian terbesar dalam kasus dengan 1.228 kasus baru.

“Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa saat ini Yang di-Pertuan Agong tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di negara atau di bagian manapun di Malaysia,” kata istana di sebuah pernyataan.

“Le Yang di-Pertuan Agong yakin dengan kemampuan pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri untuk terus menerapkan kebijakan dan upaya penegakan hukum untuk mengekang penyebaran pandemi COVID-19.”

Raja juga meminta para politisi untuk mengakhiri sengketa politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan.

Konstitusi memberi raja hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, atas dasar ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum. Keputusan itu dibuat setelah pertemuan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya, kata istana.

Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak menjabat pada Maret dengan suara terbanyak dengan hanya dua kursi parlemen. Bulan lalu, Anwar mengatakan bahwa dengan bantuan anggota parlemen yang mengundurkan diri dari pemerintahan, dia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

READ  Setelah kakaknya, Kim Jong Un, giliran Kim Yo Jong yang menghilang dari publik

Pemerintah Muhyiddin akan menyerahkan anggaran 2021 ke parlemen pada 6 November. Tetapi ada keraguan tentang kemampuannya untuk mengarahkan mayoritas ke persetujuannya.

Kehilangan anggaran akan dilihat sebagai mosi tidak percaya pada Muhyiddin dan dapat memicu pemilihan.

Oh Ei Sun, peneliti senior di Institute of International Affairs di Singapura, mengatakan Muhyiddin terus berada dalam posisi rapuh meskipun beberapa politisi mungkin mengindahkan seruan Sultan untuk menghentikan kebijakan tersebut.

“Muhyiddin sekarang akan tercemar oleh upaya politik regresif ini, mengurangi dukungan rakyatnya yang sudah rapuh,” kata Oh.

[Gambas:Video CNBC]

(baterai / baterai)


More from Casildo Jabbour

Sirkulasi ganda menjadikan China sebagai pasar global

GAMBAR. Presiden Tiongkok Xi Jinping terlihat di layar pusat media saat berbicara...
Read More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *