Menko Polhukam, Mahfud Md, telah memberikan tanggapan terkait temuan 12 senjata api di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Menurut Mahfud Md, jika senjata-senjata tersebut tidak memiliki izin, maka harus diproses secara hukum. Pernyataan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal.
Temuan ini juga menunjukkan perlunya transparansi dalam mengungkap penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, terlepas dari jabatannya. Mahfud Md juga menekankan pentingnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Temuan senjata api ilegal di rumah dinas seorang menteri menunjukkan potensi kejahatan yang melibatkan orang-orang di dalam pemerintahan. Dalam upaya membangun negara yang aman dan stabil, tidak ada toleransi terhadap kepemilikan senjata ilegal, bahkan bagi pejabat tinggi di pemerintahan. Mahfud Md menegaskan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api ilegal, termasuk jika ada di antara mereka yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan.
Kasus ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat terhadap individu-individu yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan untuk mencegah pelanggaran hukum. Hal ini mengingatkan kita bahwa jabatan dan kekuasaan tidak memberikan hak istimewa untuk melanggar hukum dan adanya konsekuensi hukum bagi siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal.
Dalam kasus ini, penegakan hukum harus diutamakan dan tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, harapannya adalah kejahatan dan pelanggaran hukum dapat dicegah dan negara kita dapat menjadi tempat yang aman dan stabil untuk setiap warganya.
Pemecah masalah. Penulis. Pembaca lepas. Gamer setia. Penggemar makanan jahat. Penjelajah. Pecandu media sosial yang tidak menyesal.”
