Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pelanggaran hukum internasional yang terjadi di Gaza dan mendesak gencatan senjata segera. Menurut Guterres, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. Ia juga mengingatkan agar tidak ada hukuman kolektif terhadap warga Palestina yang tidak terlibat dalam konflik tersebut.
Namun, Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, merasa marah dengan pernyataan tersebut dan menolak untuk mengaitkan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas dengan pendudukan Israel atas Palestina. Ia berpendapat bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas kekerasan yang terjadi di Gaza.
Sejak Hamas mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza. Blokade ini telah berdampak negatif bagi kehidupan warga Palestina di Gaza, terutama dalam hal akses terhadap suplai bahan bakar dan bantuan kemanusiaan.
Dalam situasi ini, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, bahkan meminta Guterres untuk mengundurkan diri karena dianggap memahami terorisme dan pembunuhan yang dilakukan oleh Hamas.
Meski demikian, Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan mengirim bantuan bagi warga sipil yang terdampak konflik. Namun, Israel menolak seruan tersebut dengan alasan bahwa gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk memperoleh kekuatan kembali.
Tidak hanya itu, PBB juga mengeluhkan kurangnya pasokan bahan bakar yang dapat menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Militer Israel menyarankan agar PBB meminta pasokan dari Hamas. Namun, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan bahwa operasi bantuan di Jalur Gaza akan dihentikan jika tidak ada pasokan bahan bakar yang segera diperoleh.
Situasi yang terjadi di Gaza semakin kompleks dan konflik antara Israel dan Hamas masih berlanjut. Dunia internasional semakin prihatin dengan eskalasi kekerasan dan mendorong kedua belah pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan warga sipil yang terdampak.
