Potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 mencapai US $ 124 miliar

Jakarta (ANTARA) – Ekonomi electronic Indonesia berpotensi mencapai US $ 124 miliar pada 2025, menurut kajian Google, Temasek dan Bain & Enterprise, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dari 44 miliar dollar (pada 2020) bisa meningkat menjadi 124 miliar greenback. Ini potensi yang sangat besar. Artinya, potensi ekonomi bisa berlipat tiga berkat infrastruktur digital,” kata Menkeu dalam acara bertajuk ” Ladies Driving the Financial system in Pandemic Moments “di sini Jumat.

Indrawati mengatakan, potensi ekonomi digital bisa tercapai jika Indonesia mampu membangun infrastruktur digital dan mengembangkan ekonomi digitalnya sendiri.

Oleh karena itu, Menkeu menegaskan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur digital, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan hampir seluruh aktivitas masyarakat beralih ke system electronic.

Menurut Indrawati, pandemi COVID-19 telah menyebabkan hampir semua aktivitas berpindah ke platform electronic.

Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk menjaga jarak, sehingga teknologi digital menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Menteri memastikan bahwa pemerintah terus menyediakan infrastruktur electronic secara seragam karena wilayah geografis Indonesia yang luas, sehingga pembangunan saat ini difokuskan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan terluar (3T).

Indrawati mencontohkan, 12.377 situs layanan publik di kawasan 3T saat ini belum memiliki fasilitas 4G, sehingga akses komunikasi di kawasan tersebut masih sangat tidak bisa diandalkan.

“Oleh karena itu, pemerintah menaikkan anggaran secara signifikan untuk tahun 2021,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah terus meningkatkan literasi digital, termasuk untuk pelaku usaha kecil dan menengah, untuk mendongkrak potensi ekonomi electronic.

Pemerintah juga berupaya untuk secara bertahap mempercepat inklusi keuangan dan electronic, terutama melalui system Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang pembayarannya saat ini dilakukan melalui transfer kawat dan electronic.

READ  AfDB dan Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengembangkan Nusantara sebagai kota hutan netral karbon

“Apakah masyarakat bisa membeli sembako dari toko electronic? Ini juga akan terjadi secara bertahap. Selanjutnya pembayaran gaji pemerintah dan belanja usaha kecil dan menengah juga dilakukan secara electronic,” jelasnya.
Berita Terkait: Transformasi Digital Dorong Perekonomian Indonesia: Indrawati
Berita terkait: Indonesia mendorong ekonomi digital ke puncak Bosporus

DIUBAH OLEH INE

Written By
More from Faisal Hadi
Mengapa Indonesia mengubah undang-undang ketenagakerjaannya?
Parlemen Indonesia akan meninjau undang-undang penciptaan lapangan kerja yang kontroversial untuk mematuhi...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *