Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menegaskan bahwa jika mereka menang dalam Pemilu 2024, mereka akan memastikan bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta. Hal ini merupakan respons dari wacana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang telah lama menjadi perdebatan di masyarakat.
PKS sendiri telah secara konsisten menolak wacana pemindahan ibu kota negara sejak awal. Politikus senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, mengakui bahwa PKS telah menolak wacana tersebut sejak Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dibahas di DPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya perlunya revisi substansi UU IKN yang ada.
Hendrawan juga menyebut bahwa PKS telah memilih untuk melakukan positioning yang berbeda dan berubah dalam pemilu 2024. Dia mengatakan bahwa PKS akan tetap mempertahankan sikap politik mereka di DPR, termasuk dalam mengganti UU IKN dan UU Cipta Kerja.
Namun, Hendrawan juga mengingatkan bahwa masih ada banyak fraksi di DPR yang tidak sependapat dengan PKS. Menurutnya, janji-janji yang disampaikan oleh PKS lebih cenderung merupakan instrumen elektoral untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, juga menegaskan bahwa janji-janji yang disampaikan oleh PKS mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia menyatakan bahwa PKS tetap berpegang pada pendiriannya bahwa ibu kota tidak perlu dipindahkan ke Nusantara.
Sohibul juga menambahkan bahwa pemertahanan ibu kota di Jakarta merupakan gagasan utama PKS. Dia juga menegaskan bahwa PKS telah menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN sejak awal.
Dalam kampanye mereka, PKS telah menyampaikan gagasan utama mereka kepada masyarakat terkait pemertahanan ibu kota negara di Jakarta. Mereka berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu adanya pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.
