Beberapa staf United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) telah diberhentikan setelah diduga terlibat dalam serangan Hamas di Israel. Serangan tersebut menargetkan penduduk sipil dan menimbulkan ketegangan yang serius di kawasan tersebut.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, telah mengeluarkan permohonan kepada negara-negara lain untuk terus mendukung UNRWA meskipun beberapa negara telah menghentikan pendanaannya. Guterres menekankan pentingnya UNRWA dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Palestina dan meyakinkan bahwa organisasi ini akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk menangani kasus ini.
Setiap pegawai PBB yang terlibat dalam tindakan terorisme akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui proses hukum. Guterres menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan pada organisasi PBB, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi keterlibatan pegawai PBB dalam aksi terorisme.
Sekjen PBB juga menyatakan bahwa pegawai UNRWA yang bekerja dalam situasi berbahaya tidak boleh dihukum, karena pekerjaan mereka adalah untuk melayani kebutuhan mendesak masyarakat yang terkena dampak konflik. Namun, tindakan keras akan diambil terhadap mereka yang melanggar kode etik dan melibatkan diri dalam tindakan teror.
Hingga saat ini, sebanyak 12 orang diduga terlibat dalam serangan tersebut. Dari jumlah tersebut, sembilan orang telah diberhentikan, satu orang tewas dalam baku tembak dengan pihak keamanan, dan dua orang lainnya sedang dalam proses klarifikasi. Otoritas berwenang terus menyelidiki kasus ini untuk memastikan kebenaran dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kejadian ini menyisakan banyak pertanyaan mengenai perlindungan dan integritas pegawai PBB yang bertugas di wilayah konflik. Kebutuhan untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan semakin mendesak, terutama di tengah situasi konflik yang kompleks.
UNRWA, sebagai organisasi kemanusiaan terkemuka, harus dapat menjamin bahwa pegawainya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak memihak dalam konflik apapun. Keputusan tegas dan transparan harus diambil untuk menjaga integritas organisasi ini dan kembali membangun kepercayaan komunitas internasional.
Pemecah masalah. Penulis. Pembaca lepas. Gamer setia. Penggemar makanan jahat. Penjelajah. Pecandu media sosial yang tidak menyesal.”