BI perkuat kontrol modal pada perusahaan sistem pembayaran – bisnis

Bagikan artikel ini

Bagikan artikel ini

Divya Karyza (The Jakarta Write-up)

Top quality

Jakarta
Sabtu 17 Juli 2021

Bank Indonesia (BI) telah memberlakukan persyaratan modal awal minimum amount bagi penyelenggara sistem pembayaran untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang berkembang di negara ini.

Bank sentral pada Rabu mengumumkan penerbitan dua peraturan turunan dari Peraturan BI No. 23/2021 yang secara resmi memberlakukan persyaratan tersebut kepada penyelenggara jasa pembayaran (PJP) dan penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP). Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli.

Kategori PJP mencakup dompet elektronik, seperti ShopeePay, GoPay dan OVO, penyedia payment gateway seperti Midtrans dan Cashlez, serta lembaga keuangan non-financial institution lainnya. Sedangkan PIP mencakup perusahaan switching seperti ATM Bersama dan ALTO.

Baca juga:

READ  Indonesia Tetapkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen, Inflasi 3,3 persen pada 2023 - Xinhua
Written By
More from Faisal Hadi
Miliarder teknologi Australia akan memimpin proyek ekspor energi surya senilai $20 miliar
SYDNEY: Tokoh perangkat lunak Australia Mike Cannon-Brookes diangkat sebagai ketua perusahaan rintisan...
Read More
Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *