Capetown (ANTARA) – Pencapaian Indonesia menuju Universal Health Protection (UHC) melalui Method Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi salah satu best follow di antara negara-negara di dunia, khususnya di Asia. Pada Kongres ke-15 Worldwide Health Financial Affiliation (IHEA), Chief Executive Officer BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bagaimana negara ini berkomitmen memberikan perlindungan dan akses layanan kesehatan berkualitas kepada warganya. Per 1 Juli 2023, jumlah peserta JKN telah mencapai 258,9 juta orang atau 93,81% dari full penduduk Indonesia.
“Mendekati 10 tahun pelaksanaan application JKN, pemerintah memiliki komitmen politik yang kuat untuk mencapai UHC. Selama 10 tahun terakhir, BPJS Kesehatan telah melalui berbagai proses yang membentuk ekosistem JKN yang matang. Application JKN dapat dipertimbangkan sebagai salah satu wujud gotong royong di Indonesia, karena sistem pembiayaan kesehatan diwujudkan melalui skema terpadu,” jelas Ghufron, dalam sesi di Cape Town Intercontinental Conference Centre, Afrika Selatan, Minggu (09/07).
Lebih lanjut Ghufron mengungkapkan, method JKN menjadi contoh bagi negara lain karena memiliki kepesertaan tertinggi dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk method terpadu. Meskipun pada awal pelaksanaan terdapat tantangan dalam hal kapasitas pendanaan software, namun BPJS Kesehatan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan dan menghasilkan berbagai inovasi dan peningkatan layanan untuk meningkatkan keberlangsungan software JKN.
“Walaupun penggunaan system meningkat atau rebound setelah pandemi Covid-19, program ini masih dalam posisi keuangan yang sehat. Tidak ada lagi utang ke rumah sakit, bahkan BPJS Kesehatan memberikan cicilan untuk layanan dalam rangka pertahankan arus kas rumah sakit Belakangan ini, kami juga menyesuaikan dan menaikkan tarif layanan kesehatan,” kata Ghufron.
Untuk mencapai kualitas UHC, BPJS Kesehatan juga mengalami transformasi kualitas layanan karena sebagai badan layanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan. BPJS Kesehatan dimulai dengan melakukan transformasi struktural dan kultural. Selain itu, BPJS Kesehatan juga akan mendorong penyesuaian kebijakan program JKN atau revisi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN, misalnya dengan meningkatkan pembiayaan kesehatan di perdesaan.
Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga menjelaskan bahwa salah satu tantangan untuk mencapai UHC adalah merekrut tenaga kerja dari sektor informal yang relatif sehat dan memiliki pendapatan yang tidak menentu, namun memiliki kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan. Berbagai strategi dan application secara khusus didedikasikan untuk membantu merekrut segmen anggota ini dengan mengadvokasi pemerintah daerah yang kuat secara fiskal untuk mengamankan penduduk yang belum terdaftar. BPJS Kesehatan juga melaksanakan program Pemetaan, Penyortiran, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) bekerja sama dengan kepala desa untuk menjaring peserta.
Kongres IHEA adalah satu-satunya forum worldwide bagi para ekonom kesehatan untuk membahas perkembangan metodologi terbaru, mempresentasikan temuan penelitian terbaru, dan mengeksplorasi implikasi penelitian ini terhadap kebijakan dan praktik kesehatan. Kongres IHEA juga menampilkan presentasi lintas spektrum ekonomi kesehatan. Dalam kongres tersebut, hadir sejumlah pakar dan pemerhati pembiayaan kesehatan dari universitas dan lembaga global.
