Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, memberikan tanggapannya mengenai usulan penunjukan langsung gubernur Jakarta oleh presiden dengan pertimbangan DPRD. Menurut Gibran, pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut harus diserahkan kepada DPR.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan mempertimbangkan usul DPRD. Ini berarti bahwa Jakarta akan tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur meskipun berubah menjadi Daerah Khusus.

Pasal 10 dalam draf RUU DKJ menyatakan bahwa provinsi DKJ akan dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan mempertimbangkan usul atau pendapat DPRD.

Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKJ akan berlangsung selama 5 tahun dan mereka hanya dapat ditunjuk kembali untuk satu masa jabatan. Penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Usulan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola Jakarta. Dengan penunjukan langsung gubernur oleh presiden, diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien.

Namun, usulan ini juga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa penunjukan langsung gubernur oleh presiden dapat mengabaikan suara rakyat Jakarta. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penunjukan langsung gubernur dapat memperkuat dominasi politik partai tertentu.

Kini, tanggapan dan usulan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bahan pembahasan di DPR. Selain itu, rencana ini juga akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depan Jakarta sebagai Daerah Khusus.